Wabup Pangandaran Ikuti Forum Konsolidasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem Tahun 2024

PANGANDARAN JAWA BARAT - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia menggelar Forum Konsolidasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024, yang dilaksanakan di Aula Heritage Kemenko PMK.
 
Wakil Bupati Pangandaran H. Ujang Endin Indrawan mengikuti forum tersebut secara virtual, bertempat di Command Centre Parigi. Senin (26/02/2024).
 
Turut tergabung dalam forum tersebut Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Prof. Nunung Nuryartono, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Para Staf Ahli dan Staf Khusus Kemenko PMK
Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Para  Pejabat Fungsional dari kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah secara daring.
 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan agar keterpaduan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang ditugaskan dalam INPRES Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta pemangku kepentingan lainnya dapat meningkat. Sehingga target penurunan kemiskinan ekstrem dapat menjadi 0% pada tahun 2024 dapat tercapai.
 
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Prof. Nunung Nuryartono, menyebutkan forum ini untuk evaluasi sekaligus menentukan langkah-langkah percepatan dalam mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 
Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa angka kemiskinan nasional baru mencapai 9, 36% atau masih di bawah target RPJMN 2020-2024 yakni 6, 5-7, 5%. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk dapat menurunkan sedikitnya 1, 86% poin untuk mencapai 7, 5% pada 2024 "katanya",
 
Menurutnya, terdapat empat hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan nasional, yaitu:
(1) konvergensi program, di mana kelompok sasaran keluarga miskin dan rentan menerima manfaat bantuan dari seluruh program yang ada;
(2) kualitas implementasi program khususnya terkait pencairan anggaran yang tepat waktu untuk program kemiskinan;
(3) perbaikan pensasaran program, khususnya dengan terus menekan angka exclusion error kelompok miskin yang tidak menerima program; dan
(4) meningkatkan akses kelompok miskin pada layanan/infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih "ucapnya",
 
Sedsngkan, upaya penurunan jumlah penduduk miskin termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem di atas, selama ini telah dan akan terus dilanjutkan melalui tiga strategi, yaitu:
(1) pengurangan beban pengeluaran melalui program bantuan dan perlindungan sosial;
(2) peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; dan
(3) pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program peningkatan sarana dan prasarana permukiman khususnya di tingkat desa dan kawasan perdesaan "ujarnya". (Anton AS)